Dalam pesannya kepada pengusaha, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dengan tegas mengingatkan bahwa pengusaha seharusnya tidak mencoba untuk mengatur negara. Bahlil berpendapat bahwa pada dasarnya, negara memiliki peran sentral dalam mengatur aktivitas pengusaha, karena kedaulatan negara adalah hal yang mutlak untuk dijaga. Pesan ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan kepentingan nasional, serta menyoroti tanggung jawab negara untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan.
TikTok Belum Mengantongi Izin E-Commerce
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai regulasi e-commerce dan kedaulatan negara dalam konteks platform TikTok. Pernyataan Bahlil mencuat setelah TikTok, sebuah platform media sosial populer, telah beroperasi dengan melayani aktivitas penjualan tanpa izin e-commerce yang sesuai. Namun, pemerintah kemudian mengambil tindakan dengan menghapus TikTok Shop dari platform tersebut sebagai langkah yang mendukung regulasi yang lebih ketat dalam sektor e-commerce di Indonesia.
Bahlil Lahadalia menekankan bahwa sektor e-commerce harus beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan negara dalam menentukan regulasi terkait bisnis e-commerce. Pada dasarnya, pernyataannya memberikan penekanan kuat pada prinsip bahwa pengusaha tidak boleh mengatur negara. Sebaliknya, adalah tugas negara untuk mengatur dan mengawasi aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce.
“Ini (sektor) transportasi, gudang dan telekomunikasi ini adalah barang-barang online ini. Makanya TikTok, jika mereka tidak mematuhi regulasi dan tidak mengantongi izin e-commerce, kami tidak akan memberikan izin. Ini adalah hal yang serius, dan kami tidak akan mengabaikannya. Negara tidak boleh diatur oleh pengusaha,” tegas Bahlil dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube Kementerian Investasi/BKPM pada tanggal 20 Oktober 2023.
Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara. Pengaturan yang ketat dalam sektor e-commerce adalah langkah yang diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kedaulatan negara. Bahlil berbicara mengenai pentingnya negara sebagai pemegang kendali utama dalam menentukan regulasi yang sesuai dan dalam menjaga kedaulatan negara.
“Karena kedaulatan negara harus dijaga. Tetapi negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap pengusaha. Jadi, kami mengharapkan kerja sama dan pematuhan terhadap peraturan yang ada. Jangan mencoba untuk menggertak negara, karena hal tersebut tidak akan diterima,” tambahnya.
Sejalan dengan pernyataan Bahlil, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi telah menjadi salah satu dari lima sektor teratas yang berkontribusi besar dalam Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama triwulan ketiga tahun 2023. Sektor ini memegang posisi ketiga dalam daftar tersebut dan memberikan kontribusi sebesar sekitar Rp 40,9 triliun, yang menunjukkan pentingnya sektor ini dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada peringkat pertama, terdapat industri logam dasar dan barang logam, serta bukan mesin dan peralatan sebesar Rp 56,9 triliun. Posisi kedua dipegang oleh sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar Rp 41,9 triliun.
Keempat dalam daftar ini adalah industri kimia dan farmasi dengan nilai sekitar Rp 28,7 triliun, sedangkan perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menempati peringkat kelima dengan kontribusi sekitar Rp 25,5 triliun.
Semua temuan ini mencerminkan pentingnya peraturan dan kerjasama yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi. Kedaulatan negara dan pengaturan yang cermat terhadap sektor e-commerce dan sektor lainnya tetap menjadi fokus utama dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
