Malaysia saat ini tengah menghadapi ketegangan dengan platform media sosial terkemuka, TikTok dan Facebook. Kedua platform ini telah dituduh memblokir konten yang mendukung Palestina, dan Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, telah mengambil tindakan untuk menanggapi klaim tersebut.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, menyatakan bahwa pemerintah telah menerima laporan yang mendukung klaim bahwa TikTok dan Facebook, yang sekarang dimiliki oleh Meta, telah membatasi peredaran konten yang mendukung Palestina. Dalam sebuah pernyataan di akun Twitter pribadinya, yang sekarang dikenal dengan nama X, Fahmi Fadzil mengungkapkan keprihatinannya terhadap isu ini dan mengancam dengan langkah-langkah lebih keras jika masalah tersebut tidak segera diatasi.
Menteri Fahmi juga mengungkapkan bahwa banyak pihak di Malaysia mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap platform media sosial yang tampaknya membatasi konten yang mendukung Palestina. Ini mencerminkan tingginya sensitivitas terhadap isu Palestina di kalangan masyarakat Malaysia dan keinginan untuk memastikan bahwa suara mereka dapat terdengar di dunia maya.
Sementara itu, juru bicara Meta membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa kebijakan mereka didesain untuk menjaga agar pengguna merasa aman dan memberikan semua pihak kesempatan untuk bersuara. Mereka menegaskan bahwa mereka tidak sengaja memblokir konten yang mendukung Palestina dan bahwa platform mereka dirancang untuk mempromosikan kebebasan berpendapat.
Tensi antara pemerintah Malaysia dan TikTok serta Facebook mengenai isu ini menjadi perhatian yang meningkat dan merupakan contoh dari bagaimana media sosial dapat memengaruhi isu-isu politik dan diplomatik di seluruh dunia. Malaysia akan terus memantau perkembangan situasi ini dan akan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya dalam menangani kontroversi ini.
TikTok Belum Merespons Tanggapan
Meta dan TikTok telah memberikan Hamas, yang merupakan gerakan pejuang bersenjata yang menguasai Gaza, status sebagai organisasi berbahaya dan mengambil tindakan untuk melarang peredaran konten yang memuji Hamas di platform mereka. Kedua perusahaan teknologi ini telah menerapkan sistem deteksi otomatis dan pemantau manusia untuk menghapus atau memberikan label kepada konten tertentu yang berhubungan dengan Hamas.
Sebagai respons terhadap pecahnya perang di Gaza, Meta, yang memiliki Facebook, Instagram, dan WhatsApp, juga telah menerapkan langkah-langkah tambahan untuk memantau dan mengambil tindakan atas konten yang berpotensi melanggar syarat dan ketentuan mereka. Ini termasuk tidak menampilkan konten yang dianggap melanggar syarat dan ketentuan di feed atau konten rekomendasi.
Meta telah menjelaskan bahwa penghapusan konten yang dituduh sebagai pemblokiran konten Palestina terjadi karena permasalahan teknis yang tidak terkait dengan isi konten tersebut. Mereka telah menghapus atau memberikan label pada ratusan ribu konten yang berbahasa Ibrani dan Arab selama beberapa hari setelah serangan Hamas ke penduduk Israel pada 7 Oktober.
TikTok juga telah mengambil tindakan serupa dengan menghapus ribuan video dan siaran streaming yang dianggap berhubungan dengan Hamas sejak serangan tersebut.
Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, telah mengklaim bahwa warga Malaysia memiliki kebebasan berpendapat terkait isu Palestina. Ia menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan perwakilan TikTok dalam waktu dekat. Sebelumnya, Fahmi juga telah menyatakan keprihatinan terkait regulasi dan kebijakan TikTok di Malaysia, menekankan perlunya mengatasi konten bohong dan misinformasi.
